 |
JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) menyampaikan pernyataan resmi menegaskan eksistensi, legalitas, dan keabsahan organisasinya di tengah munculnya sejumlah pihak yang mengaku sebagai oknum yang sah.
Ketua Umum IWO, Dwi Christianto, bersama Sekretaris Jenderal Telly Nathalia, menyatakan bahwa tindakan sejumlah oknum yang mengklaim sebagai pengurus IWO, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah ilegal dan tidak sesuai dengan konstitusi organisasi
Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) menyampaikan pernyataan resmi menegaskan eksistensi, legalitas, dan keabsahan organisasinya di tengah munculnya sejumlah pihak yang mengaku sebagai bagian dari IWO tanpa dasar hukum yang sah.
Ketua Umum IWO, Dwi Christianto, bersama Sekretaris Jenderal Telly Nathalia, menyatakan bahwa tindakan sejumlah oknum yang mengklaim sebagai pengurus IWO, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah ilegal dan tidak sesuai dengan konstitusi organisasi
“Kami menegaskan bahwa mereka bukan bagian dari IWO. Mereka tidak tercatat dalam struktur organisasi kami dan tidak memiliki kewenangan untuk mengatasnamakan IWO dalam bentuk apa pun,” ujar Dwi Christianto dalam keterangan tertulis dari Jakarta di terima RUANGBERITA.CO, Sabtu, (24/5/2025) yang lalu
PP IWO menilai, tindakan tersebut tidak hanya merusak nama baik organisasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian secara hukum dan sosial. Organisasi yang telah berdiri selama lebih dari satu dekade itu menyayangkan adanya pihak yang mendompleng nama besar IWO untuk kepentingan tertentu.
Menurut Dwi, keberadaan IWO secara hukum telah tercatat sah sebagai Perkumpulan Wartawan Online di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Organisasi ini juga telah mengantongi sertifikat merek resmi atas nama Ikatan Wartawan Online, termasuk penggunaan logo yang telah digunakan sejak awal pendirian.
Pihaknya mencatat, terdapat beberapa kasus di sejumlah daerah yang melibatkan pihak-pihak yang mengklaim sebagai ketua umum, pengurus wilayah, maupun pengurus daerah, padahal secara administratif dan organisasi, mereka tidak memiliki kaitan apa pun dengan PP IWO yang sah. Bahkan, beberapa di antaranya justru menggunakan klaim tersebut untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan etika profesi wartawan.
“Ini bukan persoalan internal organisasi semata, tapi sudah menyangkut marwah profesi dan ancaman terhadap ketertiban organisasi. Karena itu, kami merasa perlu untuk mengklarifikasi kepada seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta, agar tidak melayani pihak-pihak yang mengatasnamakan IWO secara ilegal,” tegas Dwi.
PP IWO juga mengimbau agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, serta mitra-mitra swasta, berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menyampaikan surat, undangan, atau dokumen atas nama IWO, yang sejatinya berasal dari pihak yang tidak sah.
Dwi Christianto menekankan bahwa semua kegiatan resmi IWO dapat diakses melalui laman resmi organisasi. Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat, media, dan mitra lainnya dapat menghubungi kontak resmi yang tersedia jika membutuhkan verifikasi atas setiap kegiatan atau komunikasi yang mengatasnamakan IWO.
“Organisasi ini dibangun atas semangat profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab. Kami tidak ingin ada pihak yang merusak nilai-nilai itu hanya demi kepentingan jangka pendek,” tambahnya.
Melalui pernyataan resmi ini, PP IWO meminta kepada seluruh pihak agar tidak memberikan ruang atau dukungan terhadap aktivitas ilegal yang mengatasnamakan IWO. Pihaknya juga mendorong agar penegak hukum dapat menindak tegas jika terdapat pelanggaran yang merugikan organisasi dan masyarakat.
Di akhir keterangannya, Dwi Christianto menyampaikan bahwa IWO akan tetap solid dan fokus pada penguatan peran wartawan online dalam mendukung demokrasi dan pembangunan bangsa.(**)
