-->



News

Plh Kadis Dukcapil Soppeng Bantah Mogok Kerja, Sebut Kendala Hanya Layanan Berbasis TTE

Mitraliputan02
Rabu, 24 Juni 2026, 11:06 WIB Last Updated 2026-06-24T04:06:30Z

SOPPENG — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng membantah keras isu mogok kerja yang beredar di masyarakat. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Dukcapil Soppeng, Musriadi, SH, MH, menegaskan bahwa seluruh aktivitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) tetap berjalan normal sesuai tugas pokok dan fungsi (tusi) masing-masing bidang.


​"Tidak ada mogok kerja atau penghentian layanan. Semua tetap berjalan sesuai tusi dan jenis layanan," ujar Musriadi saat memberikan klarifikasi, Rabu (24/6).


Akar Masalah: Transisi Otorisasi TTE

​Musriadi menjelaskan, kendala yang terjadi saat ini sangat spesifik, yaitu terbatas pada penerbitan dokumen kependudukan yang memerlukan Tanda Tangan Elektronik (TTE), seperti Kartu Keluarga (KK) atau Akta Kelahiran baru.


​Hal ini terjadi karena sistem sedang dalam proses pengajuan dan menunggu persetujuan otorisasi TTE dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyusul penunjukan dirinya sebagai Pelaksana Harian.


Catatan Redaksi: Secara aturan, pergantian pimpinan (termasuk penunjukan Plh) memerlukan migrasi dan persetujuan akun TTE baru dari Kemendagri agar dokumen yang diterbitkan sah secara hukum.


Layanan yang Tetap Berjalan Normal

​Meskipun penerbitan dokumen berbasis TTE baru mengalami penundaan (delay) administratif, Musriadi memastikan layanan mendasar lainnya sama sekali tidak terganggu. Masyarakat tetap bisa mengurus:


Perekaman Data: Pengambilan foto dan sidik jari untuk KTP-el baru.


Pendaftaran Adminduk: Penyerahan dan verifikasi berkas permohonan.


Pencetakan KTP-el & KIA: Dokumen fisik yang tidak membutuhkan otorisasi TTE baru dari Plh tetap dilayani.


​"Untuk layanan seperti pendaftaran, perekaman, dan dokumen yang tidak butuh TTE baru—termasuk pencetakan KTP—tetap bisa kami layani dengan baik," tambah Musriadi.


​Pihak Dukcapil Soppeng meminta masyarakat tidak panik dan memastikan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, sembari menunggu rampungnya proses administrasi otorisasi TTE dari pemerintah pusat.

Komentar

Tampilkan

Terbaru